Deadline looms on Papua press blocks – PFF

Pacific Freedom Forum is a regional media freedom and ethics monitoring and advocacy NGO, registered in Rarotonga, Cook Islands.

 Saturday, 11 February 2017

 

‘The clock ticks’ – Islands Business magazine notes the fast approaching deadline for World Press Freedom Day events in Indonesia, on 3rd May 2016, to be hosted in Jakarta. Photo / Australia West Papua Association (Sydney)

FOR IMMEDIATE RELEASE:

Indonesia has less than three months to deliver “full and free” press access to Papua provinces, says PFF, the Pacific Freedom Forum.

“Jakarta risks global condemnation if it continues to ignore the facts,” warns PFF Chair Monica Miller.

“A visit last month by media freedom campaigners proves that access for Papua press is still far from full and free”, she says.

VIOLENCE, BULLYING, SEXUAL HARRASSMENT

An eight person delegation from MFCI, the Media Freedom Committee Indonesia, visited the Papua towns of Jayapura, Merauke and Timika, between 29th January to 3rd February.

Their reported findings include :

– Ten cases of violence against journalists that are still not resolved.

– Only 16 foreign press were given permits to visit Papua last year, with 11 forced to accept government guides.

– Different treatment from Indonesian officials for indigenous journalists versus Indonesian journalists – such as stigmatisation and intimidation of “OAP” – ‘original Papua persons’.

– Local press still need police permits to cover public gatherings, including protests.

– Women journalists routinely suffer bullying and sexual harassment from government sources, but rarely report it to police because they “take it for granted.”

– In an atmosphere of surveillance, intimidation and harassment, media outlets find it impossible to recruit new reporters. One training session for newcomers saw 30 people on the first day, 12 the second day and none the third.

– Business models threaten independence of Papua media, including in Timika, where ad revenues are sourced from Freeport mine, its subsidiaries and local government.

– Threats against independence include pressure from “certain parties” on mass media not to cover environmental issues.

– Isolation from other media due to a lack of access to communications resources causes ethical lapses.

Members of the Media Freedom Committee Indonesia present findings from their visit to three towns in Papua.Photo / WAN-IFRA

‘DO MUCH MORE’

Supported by WAN-IFRA, the World Association of Newspapers and News Publishers, under its Strengthening Media and Society programme, the MFCI visit was also backed by the Denmark ministry of Foreign Affairs.

PFF welcomes the input from WAN-IFRA, and praises the leadership role played by Denmark.

“Other diplomatic partners in Jakarta need to do much more to support press freedom,” says Miller.

SHAMEFUL

“Their continued silence on abuses against the press and other human rights compares shamefully with billions in profit being made from Papua by outside interests.”

Findings from the MFCI visit join recent wide concern expressed about Indonesia blocking access to 800,000 websites.

Among blocked sites is SuaraPapua – the Voice of Papua – a news outlet exposing human rights abuses.

VOICE FOR THE VOICELESS

PFF praises LBH Pers, the Legal Aid Institute for the Press, for representing SuaraPapua as a “voice for voiceless.”

Last year, PFF laid down a deadline for open access to Papua, in the lead up to Indonesia hosting World Press Freedom Day on 3rd May 2017.

The deadline was reportedly rejected by a minor official at the Indonesian embassy in Wellington, New Zealand.

Indonesia media members delve into the MCFI findings, at the Aone Hotel, central Jakarta.Photo / WAN-IFRA

THINK CAREFULLY

However, PFF has not been able to get confirmation of the alleged rejection from Jakarta.

“Instead of speeding up preparations for World Press Freedom Day, Jakarta appears to be slowing down”, says Miller.

“Make no mistake, Jakarta needs to think very, very carefully about its continued failure to fulfil its own promises, its own guarantees for media freedom under the Indonesian constitution, and its signature to many international treaties.”

‘BAD’

Ahead of #WPFD2017, PFF is calling on journalists everywhere to focus attention on one of the world’s least reported areas.

“This year, global journalists must all prove themselves wantoks of the Papua press”, she says.

Indonesia improved eight places between 2015 and 2016 on the RSF, Reporters Sans Frontiers World Press Freedom Index, at 130 of 180 countries, but is still coded red for a generally “bad” situation.

HEADLINES

Most journalists discriminated against in Papua
http://suarapapua.com/…/jurnalis-papua-sering-didiskrimina…/ (Indonesian)

Indonesia fails media test in West Papua
https://awpasydneynews.blogspot.co.nz/…/indonesia-fails-med… (English)

A voice from Papua
https://www.wan-ifra.org/…/…/05/a-voice-from-papua-indonesia (English)

In Papua, sexual harassment often occurs against women journalists
http://tabloidjubi.com/artikel-3458–di-papua-pelecehan-sex… (Indonesian)

Journalists in Papua Not Free of Bullying
http://makassar.tribunnews.com/…/jurnalis-di-papua-tak-terl… (Indonesian)

Jakarta keeps strong grip on Papua as rallies intensify
http://www.thejakartapost.com/…/jakarta-keeps-strong-grip-o… (English)

Releasing Papua perspectives: Eight Indonesian journalists report their journey
http://www.tribunnews.com/…/perspektif-pers-dari-tanah-papu… (Indonesian)

Tingkat kebebasan pers di Tanah Papua masih rendah

Sumber berita, klik tautan berikut ini:

Ada stigmatisasi bagi jurnalis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Mereka kerap dianggap pro Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bima Satria Putra

JAKARTA, Indonesia – Bisa kah media meliput di Tanah Papua? Ini yang menjadi pertanyaan banyak jurnalis ketika ingin meliput ke pulau yang terletak di wilayah timur Indonesia itu.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, pemerintah ingin membuka akses seluas-luasnya kepada media. Agar pemberitaan mengenai Papua bisa beragam dan tidak melulu terkait perang suku dan kelompok yang mereka klaim sebagai separatis, Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Peluang itu kemudian diambil oleh organisasi Komite Kebebasan Media (MFC). Organisasi itu merupakan insiatif dari jurnalis peserta program Strengtening Media and Society yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri Denmark.

MFC Indonesia kemudian mengirimkan delapan jurnalis yang tidak berbasis di Papua pada tanggal 29 Januari – 3 Februari untuk bisa memperoleh perspektif lain mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kedelapan jurnalis yang berasal dari berbagai media ternama itu kemudian disebar ke tiga kota yakni Timika, Jayapura dan Merauke.

“Selama ini wartawan Jakarta jika ingin memberitakan soal Papua selalu mengambil sumber dari pemerintah. Oleh sebab itu MFC memberanikan diri untuk mengkonfirmasi langsung ke lapangan seperti apa kehidupan pers di sana,” ujar Ketua MFC, Lina Susanty yang dihubungi Rappler pada Sabtu, 4 Februari.

Delapan jurnalis itu, kata Lina, mewawancarai berbagai sumber di lapangan mulai dari wartawan lokal, LSM, dan organisasi keuskupan.

“Dan kami independen dan tidak didampingi pemerintah,” katanya lagi.

Hasilnya, setidaknya mereka menemukan tujuh hal dari ketiga kota itu, yakni:

• Adanya perlakuan diskriminatif dari aparat pemerintah dan keamanan terhadap jurnalis orang asli Papua (OAP) dan non orang asli Papua.
• Terdapat stigmatisasi terhadap jurnalis yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Mereka dilabeli jurnalis pro Papua merdeka dan dijadikan senjata oleh aparat untuk melakukan intimidasi
• Jurnalis di Papua kesulitan untuk memberitakan mengenai dampak kerusakan lingkungan dan penggusuran suku asli. Banya intimidasi dan pembatasan yang dilakukan.
• Ditemukan fakta adanya pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan, baik itu dilaporkan atau tidak.
• Perlu dilakukan penguatan kapasitas jurnalis di Papua mulai dari kode etik, pemahaman profesi hingga ke penguasaan teknologi.
• Perlu adanya pemerataan infrastruktur komunikasi dan akses teknologi informasi di seluruh wilayah Papua untuk meningkatkan kompetensi
• Sebaiknya dilakukan perubahan perspektif media dari luar Papua dalam peliputan dan pemberitaan sehingga mendapatkan fakta yang lebih komprehensif dan faktual.

Untuk poin terakhir, Lina menyebut itulah yang selama ini membentuk perspektif publik.

“Temuan rekan-rekan kami di Papua bukan hanya sekedar isu mau merdeka atau tidak. Persoalannya jauh lebih kompleks dari itu,” kata dia.

Maka, dia berharap jurnalis non Papua tidak mudah memberitakan sesuatu dan melakukan stigmatisasi apakah ini pro terhadap gerakan Papua Merdeka atau lebih berpihak kepada NKRI. Selain itu, jurnalis di Papua tidak memiliki kemewahan untuk menulis beragam isu dengan mudah.

Lina menyebut isu-isu seperti pencemaran lingkungan atau korupsi tidak mudah digaungkan ke publik. Sebelum peristiwa itu tersebar luas, biasanya sudah diredam lebih dulu. Jika tidak, maka ada oknum tertentu yang mengintimidasi jurnalis yang bersangkutan.

Masih sulit ditembus jurnalis asing

Hal lain yang disoroti yakni mengenai akses untuk jurnalis asing meliput ke Papua. Jokowi sudah membebaskan wartawan asing ke Papua pada bulan Mei 2015. Tetapi, pada faktanya mereka tetap kesulitan.

“Pemerintah mengklaim mereka telah menerima kunjungan dari 16 jurnalis asing. Padahal, mereka ikut program undangan dari Pemerintah Indonesia,” katanya sambil menyebut maka kegiatannya lebih banyak terkait pemerintah.

Karena sulitnya, ujar Lina, ada jurnalis asing yang akhirnya menyalahgunakan visa kunjungannya dan meliput ke Papua. Dua di antaranya yang pernah mengalami kasus adalah Valentine Bourrat dan Thomas Dandois yang sempat ditangkap oleh otoritas keamanan Papua pada tahun 2014 lalu. Mereka sempat ditahan selama 60 hari dan dideportasi.

“Mereka melakukan hal itu karena sulit memperoleh visa peliputan ke Papua. Tetapi hanya satu atau dua jurnalis. Tidak semuanya begitu,” kata dia.

Selain itu, saat berada di Papua, jurnalis asing selalu didampingi oleh aparatur pemerintah, sehingga membuat mereka kurang leluasa untuk melakukan peliputan.

Bagaimana pendapat kamu, apakah kebebasan pers di Papua sudah baik? Menurut data yang disusun oleh Dewan Pers di tahun 2015 lalu, Indeks Kebebasan Pers di Papua memperoleh skor 63,88 atau agak bebas. Sementara, untuk Provinsi Papua Barat skor Indeks Kebebasan Pers 52,56 atau kurang bebas. – dengan laporan Santi Dewi/Rappler.com

Masih Ada Stigma dan Kekerasan terhadap Jurnalis

Sumber berita, klik tautan berikut ini:

MEDIAWARTA.COM, JAKARTA – Media Freedom Committee Indonesia menurunkan delapan wartawan dari delapan media yang berbasis di Jakarta, Makassar dan Solo mulai 29 Januari – 3 Februari 2017 untuk mendapatkan fakta di lapangan terkait kebebasan pers di Papua.

Para jurnalis mengunjungi tiga kota, yaitu Timika (Gadi Makitan, Palupi Auliani, Sunarti Sain), Jayapura (Adi Marsiela, Arientha Primanita) dan Merauke (Anita Wardhana, Angelina Maria Donna, Rini Yustiningsih).

Perjalanan ini merupakan bagian dari program Strengthening Media and Society yang didukung oleh World Association of Newspapers and News Publisher (WAN-IFRA).
Saat jumpa pers di Aone Hotel Jakarta, Eko Maryadi, Eko Maryadi Regional Manager (Asia) Strengthening Media and Society (SMS) Programme Press Freedom Department World Association of Newspaper and News Publishers (WAN-IFRA) mengungkapkan sejumlah temuan di tiga kota yang dikunjungi

“Perlakuan aparat pemerintah dan keamanan masih diskriminatif terhadap jurnalis OAP (orang asli Papua) dan non OAP begitu juga sebaliknya,” tegas Eko.

Eko Maryadi juga menambahkan, masih ada stigmatisasi terhadap jurnalis antara yang pro merdeka dan pro NKRI. Stigma ini kemudian dijadikan senjata bagi aparat untuk melakukan intimidasi. Stigmatisasi itu juga membuat jurnalis di Papua terkotak-kotak.

Soal lingkungan, kerusakan lingkungan terkait dampak ekonomi dan pembangunan yang kerap meminggirkan hak asasi manusia dan kearifan lokal tidak banyak diberitakan karena banyaknya pembatasan dan intimidasi terhadap jurnalis di lapangan.

“Tim juga mendapatkan kebutuhan yang hampir sama bagi jurnalis Papua yakni penguatan kapasitas jurnalistik. Mulai dari penerapan kode etik, pemahaman profesi jurnalis, hingga penguasaan teknologi termasuk model bisnis yang tidak menyandera independensi pers,” urai Eko yang didampingi perwakilan jurnalis yang melakukan perjalanan di Papua selama lima hari.

Hal lainnya adalah perlu adanya perubahan perspektif media di luar Papua dalam peliputan dan pemberitaan Papua untuk mendapatkan fakta yang lebih komprehensif dan faktual.

Khusus untuk jurnalis asing yang, sejak Presiden RI Joko Widodo membuka akses bagi jurnalis asing, sampai bulan Januari ada 16 jurnalis asing yang datang dan meliput di Papua. Meskipun begitu, masalah independensi tetap dipertanyakan karena 11 diantaranya datang didampingi aparatur pemerintah.

Salah satu anggota tim, Adi Marsiela bahkan menemukan fakta terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan di Jayapura. Kasus ini ada yang dilaporkan dan ada juga yang tidak dilaporkan.

Tim MFC WAN IFRA juga mendorong pemerataan infrastruktur komunikasi dan akses teknologi informasi di seluruh Papua untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagai informasi tambahan, Indeks Kebebasan Pers yang disusun Dewan Pers pada tahun 2015 menyebutkan bahwa provinsi Papua berada dalam kondisi agak bebas (skor 63,88). Sedangkan Provinsi Papua Barat tercatat sebagai provinsi kurang bebas (skor 52,56).

Penulis : Sunarti Sain

Perspektif Pers dari Tanah Papua, Masih Ada Stigma dan Kekerasan terhadap Jurnalis

Sumber berita, klik tautan berikut ini:

Laporan: Sunarti Sain

JAKARTA, RADAR SELATAN. CO. ID  — Media Freedom Committee Indonesia menurunkan delapan wartawan dari delapan media yang berbasis di Jakarta, Makassar dan Solo mulai 29 Januari – 3 Februari 2017 untuk mendapatkan fakta di lapangan terkait kebebasan pers di Papua.

Para jurnalis mengunjungi tiga kota, yaitu Timika (Gadi Makitan, Palupi Auliani, Sunarti Sain), Jayapura (Adi Marsiela, Arientha Primanita) dan Merauke (Anita Wardhana, Angelina Maria Donna, Rini Yustiningsih).

Perjalanan ini merupakan bagian dari program Strengthening Media and Society yang didukung oleh World Association of Newspapers and News Publisher (WAN-IFRA).

Saat jumpa pers di Aone Hotel Jakarta, Eko Maryadi, Eko Maryadi Regional Manager (Asia) Strengthening Media and Society (SMS) Programme Press Freedom Department World Association of Newspaper and News Publishers (WAN-IFRA) mengungkapkan  sejumlah temuan di tiga kota yang dikunjungi.

“Perlakuan aparat pemerintah dan keamanan masih diskriminatif terhadap jurnalis OAP (orang asli Papua) dan non OAP begitu juga sebaliknya,” tegas Eko.

Eko Maryadi juga menambahkan, masih ada stigmatisasi terhadap jurnalis antara yang pro merdeka dan pro NKRI.  Stigma ini kemudian dijadikan senjata bagi aparat untuk melakukan intimidasi. Stigmatisasi itu juga membuat jurnalis di Papua terkotak-kotak.

Soal lingkungan, kerusakan lingkungan terkait dampak ekonomi dan pembangunan yang kerap meminggirkan hak asasi manusia dan kearifan lokal tidak banyak diberitakan karena banyaknya pembatasan dan intimidasi terhadap jurnalis di lapangan.

“Tim juga mendapatkan kebutuhan yang hampir sama bagi jurnalis Papua yakni penguatan kapasitas jurnalistik. Mulai dari penerapan kode etik, pemahaman profesi jurnalis, hingga penguasaan teknologi termasuk model bisnis yang tidak menyandera independensi pers,” urai Eko yang didampingi perwakilan jurnalis yang melakukan perjalanan di Papua selama lima hari.

Hal lainnya adalah perlu adanya perubahan perspektif media di luar Papua dalam peliputan dan pemberitaan Papua untuk mendapatkan fakta yang lebih komprehensif dan faktual.

Khusus untuk jurnalis asing yang, sejak Presiden RI Joko Widodo membuka akses bagi jurnalis asing, sampai bulan Januari ada 16 jurnalis asing yang datang dan meliput di Papua. Meskipun begitu, masalah independensi tetap dipertanyakan karena 11 diantaranya datang didampingi aparatur pemerintah.

Salah satu anggota tim, Adi Marsiela bahkan menemukan fakta terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan di Jayapura. Kasus ini ada yang dilaporkan dan ada juga yang tidak dilaporkan.

Tim MFC WAN IFRA juga mendorong pemerataan infrastruktur komunikasi dan akses teknologi informasi di seluruh Papua untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagai informasi tambahan, Indeks Kebebasan Pers yang disusun Dewan Pers pada tahun 2015 menyebutkan bahwa provinsi Papua berada dalam kondisi agak bebas (skor 63,88). Sedangkan Provinsi Papua Barat tercatat sebagai provinsi kurang bebas (skor 52,56). ***

Inilah 8 temuan jurnalis Indonesia tentang Kebebasan Pers di Papua

Sumber berita, klik tautan berikut ini:

Jayapura, Jubi – Delapan wartawan dari delapan media yang berbasis di Jakarta, Makassar dan Solo mulai 29 Januari – 3 Februari 2017 berkunjung ke Papua mendapatkan fakta di lapangan terkait kebebasan pers di Papua.

Para jurnalis ini mengunjungi tiga kota, yaitu Timika, Jayapura dan Merauke. Perjalanan ini merupakan bagian dari program Strengthening Media and Society yang didukung oleh World Association of Newspapers and News Publisher (WAN-IFRA).

Tim mendapati sejumlah temuan di tiga kota tersebut:

1. Perlakuan aparat pemerintah dan keamanan yang diskriminatif terhadap jurnalis OAP (orang asli Papua) dan non OAP begitu juga sebaliknya.

2. Masih ada stigmatisasi terhadap jurnalis antara yang pro merdeka dan pro NKRI.  Stigma ini kemudian dijadikan senjata bagi aparat untuk melakukan intimidasi. Stigmatisasi itu juga membuat jurnalis terkotak-kotak.

3. Kerusakan lingkungan terkait dampak ekonomi dan pembangunan yang kerap meminggirkan hak asasi manusia dan kearifan lokal tidak banyak diberitakan karena banyaknya pembatasan dan intimidasi terhadap jurnalis di lapangan.

4. Perlu penguatan kapasitas jurnalistik di Papua, mulai dari penerapan kode etik, pemahaman profesi jurnalis, hingga penguasaan teknologi termasuk model bisnis yang tidak menyandera independensi pers.

5. Perlu adanya perubahan perspektif media di luar Papua dalam peliputan dan pemberitaan Papua untuk mendapatkan fakta yang lebih komprehensif dan faktual.

6. Ada 16 jurnalis asing yang datang dan meliput di Papua sejak Presiden Joko Widodo membuka akses media asing untuk meliput di Papua pada tahun 2015. Meskipun begitu, masalah independensi tetap dipertanyakan karena 11 diantaranya datang didampingi aparatur pemerintah.

7. Tim menemukan fakta terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap para jurnalis perempuan di Papua baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan.

8. Perlu pemerataan infrastruktur komunikasi dan akses teknologi informasi di seluruh Papua untuk meningkatkan kualitas dan kompetisi pelayanan publik.
Sebagai informasi tambahan, Indeks Kebebasan Pers yang disusun Dewan Pers pada tahun 2015 menyebutkan bahwa provinsi Papua berada dalam kondisi agak bebas (skor 63,88). Sedangkan Provinsi Papua Barat tercatat sebagai provinsi kurang bebas (skor 52,56).

Perspektif Pers dari Tanah Papua: Laporan Perjalanan Delapan Jurnalis Indonesia

Sumber berita, klik link ini: 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Media Freedom Committee Indonesia menurunkan 8 wartawan dari 8 media yang berbasis di Jakarta, Makassar dan Solo mulai 29 Januari hingga 3 Februari 2017 untuk mendapat fakta di lapangan terkait kebebasan pers di Papua.

Para jurnalis mengunjungi tiga kota, yaitu Timika, Jayapura dan Merauke.

Perjalanan ini merupakan bagian dari program Strengthening Media and Society yang didukung oleh World Association of Newspapers and News Publisher (WAN-IFRA).

Press Conference Media Freedom Commitee WAN-IFRA di Hotel Aone, Jakarta. /Sunarti Sain.

Tim mendapati sejumlah temuan di tiga kota tersebut:

1. Perlakuan aparat pemerintah dan keamanan yang diskriminatif terhadap jurnalis OAP (orang asli Papua) dan non OAP begitu juga sebaliknya.

2. Masih ada stigmatisasi terhadap jurnalis antara yang pro merdeka dan pro NKRI. Stigma ini kemudian dijadikan senjata bagi aparat untuk melakukan intimidasi. Stigmatisasi itu juga membuat jurnalis terkotak-kotak.

3. Kerusakan lingkungan terkait dampak ekonomi dan pembangunan yang kerap meminggirkan hak asasi manusia dan kearifan lokal tidak banyak diberitakan karena banyaknya pembatasan dan intimidasi terhadap jurnalis di lapangan.

4. Perlu penguatan kapasitas jurnalistik di Papua, mulai dari penerapan kode etik, pemahaman profesi jurnalis, hingga penguasaan teknologi termasuk model bisnis yang tidak menyandera independensi pers.

5. Perlu adanya perubahan perspektif media di luar Papua dalam peliputan dan pemberitaan Papua untuk mendapatkan fakta yang lebih komprehensif dan faktual.

6. Ada 16 jurnalis asing yang datang dan meliput di Papua sejak Presiden Joko Widodo membuka akses media asing untuk meliput di Papua pada tahun 2015. Meski begitu, masalah independensi tetap dipertanyakan karena 11 diantaranya datang didampingi aparatur pemerintah.

7. Tim menemukan fakta terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap para jurnalis perempuan di Papua baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan.

8. Perlu pemerataan infrastruktur komunikasi dan akses teknologi informasi di seluruh Papua untuk meningkatkan kualitas dan kompetisi pelayanan publik.

Sebagai informasi tambahan, Indeks Kebebasan Pers yang disusun Dewan Pers pada tahun 2015 menyebutkan bahwa provinsi Papua berada dalam kondisi agak bebas (skor 63,88).

Sedangkan Provinsi Papua Barat tercatat sebagai provinsi kurang bebas (skor 52,56).**

 

Tulisan di media tentang misi MFC-Indonesia

Kebebasan Pers di Papua Masih Rendah, Sulit Beritakan Korupsi

WAN-IFRA programkan kampanye kemerdekaan pers di Papua

A Voice From Papua, Indonesia

International delegation calls on Indonesian President to address media freedom concerns

 

 

Stigma Negatif Kwamki Lama

“APA? Mau Kwamki Lama? Sebaiknya jangan mba. Kalaupun mau ke sana, jangan pergi sendiri. Itu wilayah rawan di sini (Timika, red).”

Sunarti Sain (Fajar Group)

Begitu reaksi Enda, salah seorang karyawan Hotel Cendrawasih 66 saat  saya menyampaikan rencana ‘jalan-jalan’ ke Kampung Kwamki Lama, Rabu 1 Februari lalu. Bagi Enda dan kebanyakan  warga  Timika, menyebut kata Kwamki Lama selalu identik dengan hal-hal negatif. Dari tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah itu sampai perang suku. Terakhir, perang suku terjadi Juni 2016.

Bocah Suku Amungme berjalan sendiri di tengah jalan yang lengang./Photo by Sunarti Sain.

Toh, stigma negatif yang terlanjur melekat ketika menyebut Kwamki Lama, tak menyurutkan semangat kami, tim Timika WAN IFRA  untuk bertandang. Paling tidak melihat langsung kondisi masyarakat di kecamatan atau Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.

Bersama Palupi dari Kompas.Com, dan Gadi Makitan dari Tempo, kami menuju Kwamki Lama ditemani jurnalis senior dari Salam Papua, Yulius, yang akrab disapa Om Yul. Mobil rental yang kami tumpangi berjalan pelan keluar dari Kota Timika menuju arah Bandara Mozes Kilangin.  Ya, wilayah Kwamki Lama letaknya tidak jauh dari bandara yang dibangun PT Freeport Indonesia.

Sepintas, Kwamki Lama sama dengan kampung-kampung lain di Sulawesi. Bedanya, Kwamki Lama jauh lebih sepi, lengang.  Hanya warga asli yang tampak lalu lalang. Mobil dan motor dari luar Kwamki juga  jarang yang melintas. Driver asal Sulsel, Syawir, yang membawa kami keliling mengaku ia pun jarang masuk di Kwamki Lama. “Siang hari saja orang takut masuk. Apalagi malam,” ujarnya.

Rumah-rumah di kawasan ini nyaris seragam. Rumah papan yang dengan arsitektur yang sama.  Ada pasar  dan kios-kios yang diberi pengaman kawat besi, ada sekolah, dan gereja. Sepanjang perjalanan menyusuri jalanan Kwamki yang sudah mulus, Om Yul bercerita bahwa rumah-rumah itu dibangun oleh PT Freeport untuk suku Amungme yang turun ke dataran rendah.

Selain fasilitas rumah, suku Amungme yang ada di Kwamki juga mendapatkan tunjangan 1 persen per tahun yang diberikan PT Freeport melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro (LPMAK).

Kami sempat menyapa warga yang tampak duduk depan rumah. Awalnya ada kekhawatiran terjadi penolakan melihat kami sebagai pendatang di kampung itu. Pun untuk mengajak mereka berfoto kami cukup berhati-hati. Om Yul berhasil meyakinkan seorang Pace (bapak) untuk berbincang sebentar dan berfoto bersama.

“Biasanya mereka minta uang atau sekadar rokok. Seperti itulah kondisi di sini. Masih ada masyarakat yang curiga dengan setiap pendatang yang masuk di sini,” ujar Om Yul. ***

Stasiun RRI di ujung Skouw

Oleh Adi Marsiela

MENGAKHIRI perjalanan di Jayapura, saya bersama Arientha Primanita dari The Jakarta Post berkesempatan mengunjungi tapal batas Indonesia-Papua Nugini di Skouw, Jayapura.

Dalam perjalanan ini, kami ditemani Alfonsa Wayap, jurnalis Majalah Lani dan Wawan, pengemudi sekaligus pengusaha rental mobil yang lahir dan besar di Waena. Selama dua jam perjalanan Alfonsa sempat menceritakan kebiasaannya semasa kecil di daerah perbatasan itu. Sesekali, Wawan –yang sejak SMP sudah menjelajahi kawasan itu dengan sepeda motor–menimpali.

“Saya sempat mancing dan lihat buaya di sini,” kata Wawan merujuk pada satu-satunya jembatan besi sepanjang 50 meter yang ada di perlintasan jalan ini.

Alfonsa juga sempat menunjukkan lokasi ditemukannya jenazah Ketua Presidium Dewan Papua Dortheys Hiyo Eluay pada tanggal 10 November 2001 silam. Bersama warga lain dari sekitar Muara Tami, Alfonsa mencari tahu kebenaran kabar tersebut. “Posisi mobilnya masuk ke dalam situ, tidak ada supirnya,” kata Alfonsa sembari menunjuk ke semak belukar di sisi kanan jalan saat menuju ke Skouw.

Dortheys Hiyo Eluay atau lebih dikenal Theys Hiyo Eluay ditemukan meninggal dengan bekas jeratan di lehernya. Hingga saat ini, tidak ada kabar mengenai pengemudi mobil yang menemani Theys di saat-saat terakhirnya. Aktivis berkharisma ini dimakamkan di sebuah lapangan yang tepat berada di seberang jalan masuk Bandara Sentani, Jayapura.

Kedatangan kami pada Jumat, 3 Februari 2017 ternyata menarik perhatian. Setidaknya, buat dua pria berperawakan tegap dan berpakaian layaknya masyarakat sipil.

Sejak kami melewati perbatasan Indonesia yang dijaga tentara dari Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, kedua pria dengan karakter wajah pendatang ini seperti tidak lepas mengikuti kami hingga ke warung yang ada di bagian bawah bebatuan karang. Mungkin mereka tidak ikut turun karena yang empunya warung di sana mewajibkan setiap orang membayar retribusi masuk Rp10 ribu.

Saat kami berfoto di depan kantor imigrasi, mereka juga ada di sana. “Mereka pendatang bilangnya, menginap di @home hotel. Tapi bawa mobilnya sendiri, kaya sudah sering ke perbatasan kalau begitu,” kata Wawan yang sempat berbincang dengan keduanya.

Setiap kendaraan yang memasuki kawasan perbatasan harus berhenti dulu di pos pemeriksaan. “Mau jalan-jalan lihat perbatasan,” kata Wawan kepada tentara sebelum mengeluarkan KTP-nya.

Melihat ada stasiun produksi perbatasan RRI Skouw-Papua Nugini di seberang pos penjagaan, saya pun memotretnya. Tidak ada kegiatan apa-apa pada dua bangunan kayu di depan saya.

Kantor perbatasan RI-PNG yang belum diresmikan. /Photo by Adi Marsiela.

Yang satu lebih terbuka dengan kayu-kayu yang tersusun hingga ketinggian satu meter. Bagian atasnya dibiarkan terbuka dan langsung berhadapan dengan atapnya. Bangunan satunya lagi lebih menyerupai stasiun untuk penyiaran karena tertutup. Maklum stasiun radio butuh ruangan kedap suara biasanya. Tampak kain merah putih digantungkan hingga membentuk gelombang di kedua bangunan itu.

Pintunya tertutup.

Tapi tak apalah. Saya foto saja buat kenang-kenangan dan pengingat ternyata lembaga penyiaran publik itu tetap berupaya melayani warga negara yang ada di bagian ujung timur Indonesia.

Setelah saya masuk mobil, tanpa diduga tanpa dinyana, tiba-tiba saja seorang pria berambut gondrong menghampiri Wawan yang tengah memegang kemudi.

“Tadi memotret buat keperluan apa ya? Saya kerja di sini,” kata pria itu.

Melihat Wawan yang keheranan, saya pun menjawab. “Buat saya kasih tahu ke teman yang kerja di RRI Jayapura, kalau saya sudah sampai perbatasan mas,” begitu kata saya.

Dari Skouw, kampung pertama di Indonesia dari Papua Nugini di jalur Jayapura, kami beristirahat makan siang di salah satu tempat pemancingan. Dua orang yang sama seperti di perbatasan ternyata ada juga di pemancingan itu. Mungkin sebuah kebetulan belaka karena dari sekian rute jalan menuju Jayapura atau Abepura dan pilihan tempat makan, kami bisa memilih tempat yang sama.

Menurut Alfonsa, kejadian seperti itu merupakan sebuah hal yang biasa terjadi saat ada orang-orang baru di Jayapura. Hal itu dia sampaikan seiring intuisinya sebagai jurnalis yang kerap melakukan peliputan ke berbagai daerah di Papua.

“Mungkin juga mereka lagi persiapan buat kedatangan Jokowi,” ungkap Alfonsa. ***

Noken, Sagu Bertahan Hidup

Kritik Sosial dan “M” (Bagian II) 

Tulisan ini merupakan sambungan dari artikel sebelumnya yang berjudul Kritik Sosial dan “M”

Oleh Rini Yustiningsih

KAMIS (2/1/2017) sore tim Merauke menuju perjalanan pulang ke Kota Merauke. Pagi tadi sesuai rencana sebelumnya, kami memang berniat ke perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Sota sebuah distrik yang berpenduduk sekitar 700 keluarga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Di sana banyak kisah dan pengalaman yang kami dapat.

Dalam perjalanan pulang, kami menyempatkan diri mencari noken (tas slempang berupa rajutan benang warna-warni khas Papua). Masih di kawasan Sota berbatasan dengan Kota Merauke, mobil yang kami carter berhenti di sebuah lapak bergelantungan noken warna warni. Ada dua lapak yang menjual noken. Pedagangnya merupakan mama-mama warga asli Papua.

Seorang mama menawari saya noken kecil bertuliskan West Papua.

Saya tidak tertarik membelinya, karena tas yang terlalu kecil hanya untuk menyimpan handphone. Padahal saya dititipi noken berukuran sedang oleh Rendy (anggota MFC Indonesia) yang tidak ikut misi ke Papua. Jatuhlah pilihan saya pada sebuah noken berukuran sedang.

Noken tersebut merupakan hasil kerajinan tangan dari penduduk asli Papua yakni suku Marind. Berbeda halnya dengan Kota Merauke, Sota lebih banyak dihuni oleh warga Marind. Mereka banyak mendiami kawasan Taman Nasional Wasur.

Anak-anak Suku Marind di Distrik Sota. /Photo by Rini Yustiningsih.

Ketua Gereja Protestan Indonesia (GPI) cabang Merauke, Victor Jelira yang juga berasal dari suku Marind mengatakan beberapa tahun terakhir keberadaan suku Marind di tanah Merauke kian terpinggirkan. Banyak diantara mereka yang memilih tinggal di wilayah-wilayah pinggiran Merauke, seperti Sota dan Digul.

Sementara, tanah-tanah mereka di Merauke banyak yang telah dijual atau disewakan kepada pendatang.

“Ada sejarah panjang pada zaman Belanda keberadaan penduduk-penduduk asli ini seakan keberadaannya disisihkan, sampai sekarang trauma itu membekas, sehingga masih ada penduduk Marind yang apatis terhadap perubahan,” ujarnya.

Gereja pun melakukan pendampingan untuk penduduk asli Papua. Pendampingan berupa pendidikan, pertanian, kesehatan dan ekonomi. Ini agar mereka tak lagi merasa tersisihkan dan bisa hidup layak.

Di Merauke, lembaga-lembaga keagamaan mempunyai andil besar dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan mereka tak hanya berkutat seputar agama, namun juga memberdayaan masyarakat termasuk mendampingi warga khususnya warga asli Papua untuk mendapatkan hak-haknya.

Anselmus Amo, Pimpinan Sekretariat Keadilan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke, mengisahkan berbagai upaya yang dilakukan pihaknya, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak warga asli Merauke terutama mengenai kasus tanah-tanah adat.

Ketua Gereja Protestan Indonesia (GPI) cabang Merauke, Victor Jelira. /Photo by Rini Yustiningsih.

Dalam lima tahun terakhir, hutan-hutan di Merauke telah cukup banyak beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. “Warga asli ini senang karena mereka merasa menerima uang banyak, padahal pola hidup, budaya mereka pada akhirnya dipaksakan berubah. Soal pelepasan tanah penduduk asli juga ada yang berkasus padahal anggota marga yang lain belum disetujui tapi sudah ada tandatangan dari salah satu, ya karena uang tadi,” ujarnya.

Akibatnya, tak hanya perubahan budaya dan pola hidup, perkebunan kelapa sawit juga telah membuat kerusakan alam.

Hutan makin hilang, ada banjir di wilayah Merauke. Padahal, bagi warga Marind hutan adalah segalanya. Mereka menyebutnya “Mama”

“Sagu pun kini makin langka di Merauke.”

Para jurnalis di Merauke mengakui dalam beberapa tahun terakhir investasi perkebunan kelapa sawit kian meluas.

“Berita-berita investasi di sini seperti menjadi sesuatu yang diawasi. Kalo kami menuliskan berita mengenai kritikan investasi, ada saja tekanan yang datang ke kami. Untuk hal investasi ini ada penguasa besar,” ujar Sayid Boften jurnalis Papua Selatan Pos (PSP), Selasa (31/1/2017) dalam diskusi di Island Kafe Merauke.

Diskusi itu antara lain dihadiri oleh Jaka Maturbongs (Papua Selatan Pos/PSP), F Hustady (Papua Selatan Pos); Emanuel Riberu (Harian Pagi Papua); Sayid Boften (PSP); Agapitur Botbual (Mangobay.co.iid) dan Frans Kobu (Jubi).

Sementara untuk informasi-informasi atau berita seputar separatisme atau biasa disebut “M” tak banyak.

Intimidasi terhadap pers di Merauke memang tak berupa fisik, namun lebih kepada intimidasi verbal.

Media massa di Merauke selain mendapatkan tekanan dari pihak eksternal, mereka juga mendapat tekanan internal, yakni agar pers tetap bertahan dan hidup.

Jika hanya mengandalkan sirkulasi koran dengan harga satu eksemplar koran sekitar Rp6.000 dan perputaran tiras sekitar 450 eksemplar setiap hari, tidaklah cukup untuk menutup biaya produksi.

Untuk membayar gaji wartawan dan karyawan lainnya, membeli koran yang harga kertasnya terus melangit.

Alhasil 80% pendapatan media massa masih disokong iklan. Di sisi lain, BUMN, perusahaan swasta dan pemerintah daerah masih menjadi klien terbesar pengiklan.

Tak jarang setiap bulan, pengelola media massa mengambil pinjaman di bank. “Jadi seperti gali lobang tutup lobang,” lanjut Emanuel.

Inilah tantangan pers di Merauke, mereka berjuang bertahan hidup. Demikian pula dengan warga asli Papua, suku Marind di antara tekanan menghilangnya sagu, mereka menjual tanah-tanahnya dan membuat noken. ***