Kritik sosial dan “M” (Bagian 1)

Oleh Rini Yustiningsih

SENIN (30/1/3017) malam hujan deras mengguyur Merauke setelah sepekan  Kota Rusa tak diguyur hujan. Esoknya, air masih menderas dari langit. Selasa (31/1/2017) pagi tepat jam 08.00, Kak Frans koresponden Jubi sudah tiba di hotel tempat kami menginap.

“Agenda pagi ini kemana dulu kak, ke LSM atau diskusi dengan teman-teman wartawan,” tanya saya yang pagi itu menemui Kak Frans di lobi hotel.

“Gini Mba Rini saya sudah agendakan jam 10-an kita diskusi dengan teman-teman wartawan tempatnya dekat dari sini lalu kita ke keuskupan,” jelasnya.

Pembicaraan kemudian dilanjutkan dengan transportasi yang akan kita gunakan. Setelah memperhitungkan lokasi serta cuaca hujan, akhirnya kami sepakat menggunakan mobil rental yang dihitung biaya per hari, dibanding biaya per jam yang tarifnya lebih mahal.

Bertemulah kami dengan Noy, driver mobil yang akan membawa tim Merauke (Anita-Tribun Makasar; Dona-Suara.com dan Rini-Solopos.com).

Kami pun membagi tugas hari ini, Anita dan Dona konsen ke video dan foto. Sementara saya membuat laporan.

Tepat pukul 09.45 Wib, kami menuju ke Island Kafe yang terletak sekitar 2-3 km dari hotel.

Kami meminta waiters menyiapkan 10 kursi dengan meja panjang. Tak lupa meminta kafe tak menyetel musik selama pertemuan berlangsung.

Diskusi bersama para jurnalis Merauke di Island Kafe. /Photo by Anita Wardana
Diskusi bersama para jurnalis Merauke di Island Kafe. /Photo by Anita Wardana

Satu persatu jurnalis rekan diskusi kami datang. Mereka antara lain Jaka Maturbongs (Papua Selatan Pos/PPS), F Hustady (Papua Selatan Pos); Emanuel Riberu (Harian Pagi Papua); Sayid Boften (PPS); Agapitur Botbual (Mangobay.co.id) dan Frans Kobu (Jubi).

Pembicaraan dimulai, bermula dari kisah-kisah jurnalis yang pernah mengalami intimidasi, dan tekanan saat memberitakan suatu peristiwa.

“September 2016 saya akan dituntut secara perdata dan pidana oleh Rektor Universitas Negeri Musamus,” ujar Frans.

Ancaman itu disampaikan dalam jumpa pers Rektor yang tak mengundang Frans, namun mengundang semua jurnalis yang ada di Merauke. Ini terkait dengan pemberitaan Frans mengkritik kebijakan rektor yang tak mengakomodasi keberadaan mahasiswa maupun dosen yang berasal dari suku Marind (suku asli papua); pembangunan pos polisi di dalam kampus, dinasti kepemimpinan, belum adanya senat mahasiswa hingga sistem penilaian. Ada 20 berita hasil karya Frans membuat kuping rektorat panas hingga akhirnya muncul ancaman tersebut.

Padahal sebelumnya Frans telah memberi ruang kepada pihak rektorat untuk memberikan tanggapan. “Mereka hanya bilang tidak akan menjelaskan apa-apa. Dan akan menuntut saya,” lanjutnya.

Setelah dimediasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), akhirnya rektor melaporkan Frans ke Dewan Pers.

Hasilnya rektor diberikan hak jawab.

“Kami anggap Dewan Pers kurang mengetahui masalahnya, padahal kami sudah berkali-kali memberikan kesempatan dan ruang pihak rektorat agar cover both side,” timpal Sayid.

Kisah serupa dialami Sayid yang dilarang meliput kunjungan kali pertama Jokowi jadi presiden ke Papua di Merauke. “Gara-garanya karena saya menuliskan ada kesenjangan petani di wilayah Wapeko (lokasi panen raya Jokowi) dan Kumbe (lahan pertanian yang tak tergarap),” katanya.

Beberapa jurnalis dalam forum diskusi menilai setiap kritikan yang ditulis media, dianggap oleh pihak pemangku jabatan dan kekuasaan sebagai gerakan “M” (sebutan jurnalis untuk merujuk pada gerakan separatisme).

Dalam persepsi pemegang kekuasan maupun jabatan, berita positif atau berita membangun, dalam sudut pandang mereka merupakan berita-berita yang mendukung NKRI. Sementara berita-berita terkait kritik sosial, kesenjangan, hingga kritik terhadap suatu investasi dinilai mereka sebagai informasi yang memprovokasi gerakan separatisme.

“Padahal bila tak ada kritik, lalu dimana fungsi media sebagai kontrol sosial?” tanyanya.

Tahun 2007 dan pada tahun 2008 saat Frans masih bergabung dengan PPS, Hubkominfo daerah setempat membekukan media mereka dan dilarang terbit. “Tahun 2007 kami memberitakan sebuah peristiwa yang anggota Satpol PP memukuli orang, kami dibekukan. Lalu sanksi itu dicabut, tahun 2008 waktu ada kasus  pembunuhan, ehh ini emang kesalahan kami. Kami memajang foto korban yang nyaris putus bagian kepala tanpa blur. Akibatnya hubkominfo membekukan kami lagi, memang itu hanya secara lisan,” kisah Frans.

Diskusi tak hanya berhenti di situ, mereka juga mengisahkan soal kesejahteraan wartawan yang digaji rata-rata UMK sebesar Rp2 jutaan maupun digaji berdasarkan berita yang dibikin hingga soal kemampuan SDM yang belum merata.

Pada akhir kesimpulan, kebebasan pers di Merauke meski tak ada kekerasan fisik, namun ancaman, intimidasi hingga pembekuan masih dilakukan.

Tim Merauke berfoto bersama para jurnalis di Merauke.
Tim Merauke berfoto bersama para jurnalis di Merauke.

Tak hanya pemegang kekuasan (pemda dan aparat) dan simpul penguasa ekonomi (investor, pengusaha), kalangan kampus yang seharusnya diharapkan memberikan pencerahan mengenai kebebasan berpendapat maupun kebebasan pers, masih jauh panggang dari api.

Termasuk keberadaan Dewan Pers yang pada beberapa kasus dinilai tak mengetahui akar masalah yang dihadapi jurnalis khususnya soal cover both side.

Isu-isu dalam diskusi tersebut tak hanya sampai di situ, kami pun membahas mengenai potret pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat Merauke. Termasuk kenapa Merauke menjadi peringkat no 1 daerah dengan kasus HIV AIDS tertinggi di Papua dan keberhasilan Perda HIV AIDS. Tak terkecuali hasil pembicaraan mengenai isu lingkungan dan menghilangnya sagu.

Bersambung….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s