Noken, Sagu Bertahan Hidup

Kritik Sosial dan “M” (Bagian II) 

Tulisan ini merupakan sambungan dari artikel sebelumnya yang berjudul Kritik Sosial dan “M”

Oleh Rini Yustiningsih

KAMIS (2/1/2017) sore tim Merauke menuju perjalanan pulang ke Kota Merauke. Pagi tadi sesuai rencana sebelumnya, kami memang berniat ke perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Sota sebuah distrik yang berpenduduk sekitar 700 keluarga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Di sana banyak kisah dan pengalaman yang kami dapat.

Dalam perjalanan pulang, kami menyempatkan diri mencari noken (tas slempang berupa rajutan benang warna-warni khas Papua). Masih di kawasan Sota berbatasan dengan Kota Merauke, mobil yang kami carter berhenti di sebuah lapak bergelantungan noken warna warni. Ada dua lapak yang menjual noken. Pedagangnya merupakan mama-mama warga asli Papua.

Seorang mama menawari saya noken kecil bertuliskan West Papua.

Saya tidak tertarik membelinya, karena tas yang terlalu kecil hanya untuk menyimpan handphone. Padahal saya dititipi noken berukuran sedang oleh Rendy (anggota MFC Indonesia) yang tidak ikut misi ke Papua. Jatuhlah pilihan saya pada sebuah noken berukuran sedang.

Noken tersebut merupakan hasil kerajinan tangan dari penduduk asli Papua yakni suku Marind. Berbeda halnya dengan Kota Merauke, Sota lebih banyak dihuni oleh warga Marind. Mereka banyak mendiami kawasan Taman Nasional Wasur.

Anak-anak Suku Marind di Distrik Sota. /Photo by Rini Yustiningsih.
Anak-anak Suku Marind di Distrik Sota. /Photo by Rini Yustiningsih.

Ketua Gereja Protestan Indonesia (GPI) cabang Merauke, Victor Jelira yang juga berasal dari suku Marind mengatakan beberapa tahun terakhir keberadaan suku Marind di tanah Merauke kian terpinggirkan. Banyak diantara mereka yang memilih tinggal di wilayah-wilayah pinggiran Merauke, seperti Sota dan Digul.

Sementara, tanah-tanah mereka di Merauke banyak yang telah dijual atau disewakan kepada pendatang.

“Ada sejarah panjang pada zaman Belanda keberadaan penduduk-penduduk asli ini seakan keberadaannya disisihkan, sampai sekarang trauma itu membekas, sehingga masih ada penduduk Marind yang apatis terhadap perubahan,” ujarnya.

Gereja pun melakukan pendampingan untuk penduduk asli Papua. Pendampingan berupa pendidikan, pertanian, kesehatan dan ekonomi. Ini agar mereka tak lagi merasa tersisihkan dan bisa hidup layak.

Di Merauke, lembaga-lembaga keagamaan mempunyai andil besar dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan mereka tak hanya berkutat seputar agama, namun juga memberdayaan masyarakat termasuk mendampingi warga khususnya warga asli Papua untuk mendapatkan hak-haknya.

Anselmus Amo, Pimpinan Sekretariat Keadilan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke, mengisahkan berbagai upaya yang dilakukan pihaknya, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak warga asli Merauke terutama mengenai kasus tanah-tanah adat.

Ketua Gereja Protestan Indonesia (GPI) cabang Merauke, Victor Jelira. /Photo by Rini Yustiningsih.
Ketua Gereja Protestan Indonesia (GPI) cabang Merauke, Victor Jelira. /Photo by Rini Yustiningsih.

Dalam lima tahun terakhir, hutan-hutan di Merauke telah cukup banyak beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. “Warga asli ini senang karena mereka merasa menerima uang banyak, padahal pola hidup, budaya mereka pada akhirnya dipaksakan berubah. Soal pelepasan tanah penduduk asli juga ada yang berkasus padahal anggota marga yang lain belum disetujui tapi sudah ada tandatangan dari salah satu, ya karena uang tadi,” ujarnya.

Akibatnya, tak hanya perubahan budaya dan pola hidup, perkebunan kelapa sawit juga telah membuat kerusakan alam.

Hutan makin hilang, ada banjir di wilayah Merauke. Padahal, bagi warga Marind hutan adalah segalanya. Mereka menyebutnya “Mama”

“Sagu pun kini makin langka di Merauke.”

Para jurnalis di Merauke mengakui dalam beberapa tahun terakhir investasi perkebunan kelapa sawit kian meluas.

“Berita-berita investasi di sini seperti menjadi sesuatu yang diawasi. Kalo kami menuliskan berita mengenai kritikan investasi, ada saja tekanan yang datang ke kami. Untuk hal investasi ini ada penguasa besar,” ujar Sayid Boften jurnalis Papua Selatan Pos (PSP), Selasa (31/1/2017) dalam diskusi di Island Kafe Merauke.

Diskusi itu antara lain dihadiri oleh Jaka Maturbongs (Papua Selatan Pos/PSP), F Hustady (Papua Selatan Pos); Emanuel Riberu (Harian Pagi Papua); Sayid Boften (PSP); Agapitur Botbual (Mangobay.co.iid) dan Frans Kobu (Jubi).

Sementara untuk informasi-informasi atau berita seputar separatisme atau biasa disebut “M” tak banyak.

Intimidasi terhadap pers di Merauke memang tak berupa fisik, namun lebih kepada intimidasi verbal.

Media massa di Merauke selain mendapatkan tekanan dari pihak eksternal, mereka juga mendapat tekanan internal, yakni agar pers tetap bertahan dan hidup.

Jika hanya mengandalkan sirkulasi koran dengan harga satu eksemplar koran sekitar Rp6.000 dan perputaran tiras sekitar 450 eksemplar setiap hari, tidaklah cukup untuk menutup biaya produksi.

Untuk membayar gaji wartawan dan karyawan lainnya, membeli koran yang harga kertasnya terus melangit.

Alhasil 80% pendapatan media massa masih disokong iklan. Di sisi lain, BUMN, perusahaan swasta dan pemerintah daerah masih menjadi klien terbesar pengiklan.

Tak jarang setiap bulan, pengelola media massa mengambil pinjaman di bank. “Jadi seperti gali lobang tutup lobang,” lanjut Emanuel.

Inilah tantangan pers di Merauke, mereka berjuang bertahan hidup. Demikian pula dengan warga asli Papua, suku Marind di antara tekanan menghilangnya sagu, mereka menjual tanah-tanahnya dan membuat noken. ***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s