Perjumpaan pertama di Merauke

Oleh Anita Wardana dari Tribun Timur

TERIK Matahari menyambut saya di Bandara Internasional Mopah Merauke, Senin (30/1/2017) pagi, setelah menempuh perjalanan sekitar lima jam dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang beberapa hari terakhir terus diguyur hujan.

Seharusnya, saya bertemu Rini dari Solo Pos dan Donna dari suara.com yang juga turut berpartisipasi dalam program Reporting Papua oleh WAN- IFRA. Namun, karena adanya kesalahan teknis, perjumpaan kami terpaksa tertunda hingga esok.

Frans Kobun, kawan jurnalis dari Koran Jubi sudah menungguku di pintu kedatangan. Pria asal NTT yang merantau di Papua tersebut akan menemani saya dan dua teman lain selama di Merauke. Dia pulalah yang telah mengatur pertemuan dengan sejumlah tokoh yang akan kami wawancarai untuk program ini.

20170130_115345
Anita ketika mewawancarai tokoh masyarakat, Hengki Ndiken. /Photo by Frans Kobun

Hal menarik pertama yang saya temukan, sejak pertama kali menginjakkan kaki di Merauke, yakni saat Frans berani membonceng saya keliling kota Merauke tanpa mengenakan helm. Bahkan, motor yang kami kendarai tak dilengkapi dengan plat nomor polisi.

“Ini tidak apa-apa saya tidak pakai helm,”tanyaku.

“Tidak apa-apa,”jawab Frans singkat.

Dan saat melintas di beberapa ruas jalan di Merauke, ternyata beberapa warga yang berkendara juga tak mengenakan helm. Bahkan, ada waktu motor kami berpapasan dengan kendaraan operasional polisi, tak ada tindakan yang diberikan kepada kami.

Tentu bagi saya hal tersebut cukup berkesan karena sangat berbeda dengan di Makassar. Jangan sekali-kali berani berkendara tanpa helm, apalagi nekat di pusat kota. Sumpritan polisi lalulintas siap menyambutmu dan pemberian surat tilang tentu tak bisa kamu hindari.

Setiba di Coreinn Merauke, tempat saya menginap beberapa hari ke depan, kami mulai membahas agenda hari ini yang terpaksa mengalami perubahan.

Selain karena Rini dan Donna belum datang, juga karena sejumlah narasumber yang sebelumnya dijadwalkan bertemu kami, mendadak ada urusan.

Agenda hari ini pun hanya bertemu dengan tokoh masyarakat di Merauke. Frans juga telah terlebih dahulu membuat janji dengan mereka. Ada dua tokoh suku Marind yang saya akan temui. Suku Marind merupakan suku asli yang tinggal di Merauke.

Mereka, yakni Hengky Ndiken dan Leonardus Mahuze. Hengky Ndiken merupakan Ketua Komisi C DPRD Merauke. Sementara Leonardus adalah Ketua Yayasan Santo Antonius yang juga mantan Ketua DPRD Merauke.

Tokoh pertama yang kami temui, yakni Hengky. Kami janjian bertemu di lobi Swissbel Hotel Merauke, pukul 11.00 wit. Saya harus menunggu beberapa saat, namun tak lama kemudian mantan ketua Gapensi tersebut muncul di balik pintu hotel.

Senyum ramah mengiringi langkahnya menuju kursi tempat saya dan Frans duduk. Ia adalah suku Marind, suku asli Merauke.

Namun, perawakannya tak seperti orang Papua kebanyakan yang berkulit hitam legam dan rambut keriting. Dari Frans, saya mengetahui dia juga peranakan Belanda. Meskipun demikian, perhatiannya terhadap suku Marind sangatlah besar.

“Halo, dari mana?,”tanyanya.

“Anita, Pak! dari Tribun Timur, Makassar,”jawabku.

Saya juga menyampaikan tujuan saya menemuinya untuk menjalankan misi dari WAN-IFRA. Dalam sesi wawancara tersebut, Hengky banyak berbicara mengenai suku Marind.

Menurutnya, masih ada kesenjangan antara suku Marind dengan suku lain di Papua, apalagi dengan warga pendatang, termasuk dalam struktur sosial.

“Kita (red.suku Marind) menjadi marginal, menjadi penonton akibat program transmigrasi maupun urbanisasi yang membuat ruang bagi kami menjadi lebih tertutup,”katanya.

“Apalagi prinsip kami adalah meramu dengan mengambil apa yang ada di alam. Tapi, sumber daya alam itu semakin hilang karena investor,”tambahnya.

Bahkan, di tengah pusat kota Merauke terdapat perkampungan kumuh yang didiami mayoritas suku Marind. Bukti kesenjangan antara suku asli dengan pendatang. Sehari-hari, ada dari mereka bekerja sebagai buruh kasar atau pemulung.

Hengky pun berharap pemerintah membuat ekonomi kerakyatan yang bisa membuat perekonomian mereka menjadi lebih baik dan bisa hidup lebih layak. Tentunya, lewat pendidikan dan pemberdayaan semua hal itu bisa diwujudkan.

Menurutnya, DPRD Merauke telah menganggarkan 20 persen dana APBD yang sekitar Rp 2 Triliun untuk pendidikan. Namun, ia melihat anggaran tersebut lebih banyak mengakomodasi warga Merauke yang merupakan pendatang, bukan untuk suku Marind

Padahal, dari seluruh jumlah penduduk Merauke, hanya 25 persen di antaranya adalah suku Marind yang tersebar di sejumlah distrik.

Ia pun menilai pemerintah harus menyediakan anggaran khusus untuk pemberdayaan suku asli di Merauke. Menurunya, anggaran tersebut bisa diambil dari dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan pemerintah pusat untuk Merauke.

“Di Merauke ini cukup besar sekitar Rp 137 Miliar. Namun, hingga kini tidak terlihat sentuhan otsus untuk kepentingan putra daerah,”jelasnya.

Wawancara saya dengan Hengky tidak begitu lama, hanya sekitar 30 menit mengingat ia ada janji dengan koleganya.

Meninggalkan Swissbel Hotel,  saya dan Frans menuju kantin kantor Pengadilan Negeri Merauke yang menjadi tempat berkumpul sejumlah jurnalis di Merauke.

Disana, saya bertemu beberapa jurnalis, seperti jurnalis dari Papua Selatan Pos, Harian Pagi Papua, metromerauke.com dan Mongabay.

20170130_135226-1
Sejumlah jurnalis Merauke sedang berkumpul di Pengadilan Negeri Merauke. /Photo by Anita Wardana.

Saat duduk santai, mereka mengeluh soal adanya oknum dari organisasi non pers yang mengaku sebagai wartawan dan dilengkapi kartu pers. Menurut mereka, kehadiran mereka bisa memberi stigma yang kurang baik dari profesi mereka.

Pada pukul 14.00 wit, saya menemui Leonardus Mahuze di Yayasan Santo Antonius. Ia akrab disapa Pak Leo. Ia juga banyak bercerita soal Suku Marind.

Hal baru yang ia ungkapkan, yakni pertumbuhan suku Marind yang lambat terus berkurang dibanding jumlah pendatang. Belum diketahui pasti penyebabnya, entah karena angka kematian ibu dan anak yang meningkat, gizi buruk atau penyebab lainnya.

Selain itu, melalui yayasan yang ia kelola, Pak Leo mendirikan dua sekolah berbasis pendidikan vokasi untuk anak-anak Merauke, khususnya suku Marind, yaitu SMK 1 Antonius dan Politeknik Santo Antonius untuk bidang pertanian.

Namun, ternyata sekolah-sekolah tersebut lebih diminati anak-anak dari suku lain, seperti Asmat dan Mappi yang tinggal di Merauke.

“Mereka sempat sekolah, tapi tidak lama mereka kembali ke kampung. Mungkin karena mereka pikir untuk apa sekolah kalau bisa cari makan dari alam. Jadi motivasi mereka untuk sekolah memang masih kurang,” jelasnya.

Ia pun mengharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada suku Marind. Selain itu, penguatan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) juga perlu dilakukan.

Agar suku Marind bisa kembali ke jiwanya, yakni sebagai Ahimha atau manusia sejati.

“Saya percaya mereka bisa bersaing dengan suku-suku lain. Jika mereka diberdayakan,”ujar Pak Leo.(*)

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s